Berita

Agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat lebih optimal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan mempertajam perencanaan, terutama terkait penyusunan masterplan dan development plan. Dengan penajaman tersebut diharapkan dapat diketahui pembangunan infrastruktur yang akan menjadi prioritas. Demikian disampaikan  Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat berbicara dalam Talkshow Bingkai Inspirasi  di Kompas TV, Jakarta, (10/11). Selain itu menurut Dadang, BPIW juga akan meningkatkan interaksi dengan pemerintah dan sektor lain. Dengan demikian terjalin keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur sektor PUPR.  “Dari sisi pemprograman, kedepan kita harus lebih memahami kapasitas keuangan negara, dan memahami hal-hal prioritas. Dari sisi penyusunan masterplan dan development plan harus lebih tajam, Sehingga dapat diketahui, mana yang menjadi prioritas mana yang tidak,” Dadang. Dalam kesempatan itu Dadang juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendorong pertumbuhan wilayah, sehingga dapat memiliki daya saing. Pembangunan infrstruktur tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang memadai. “Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam melakukan pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur,” tutur Dadang. Pembangunan infrastruktur sektor PUPR menurut Dadang, dihadapkan berbagai tantangan, seperti tingkat urbanisasi yang mencapai enam kali lipat dalam 4 dekade,  dan disparitas antara Indonesia bagian barat dengan timur.  Selain itu masih belum meningkatnya konektivitas antar wilayah dan  penggunaan sumber daya alam yang belum optimal.   Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian PUPR mengedepankan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dimana pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan pembangunan melalui wilayah pertumbuhan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Stategis (Renstra) 2015-2019. Wilayah pertumbuhan itu terdiri dari wilayah yang sudah berkembang, sedang berkembang, dan pengembangan baru.                                                                                                                       “Dengan ditetapkannya 35 WPS,  maka  4 hal dalam nawacita akan didukung Kementerian PUPR, yakni meningkatkan konektivitas, mengurangi disparitas, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,”  ujar Dadang.   Dikatakannya pengembangan wilayah dalam rangka membangun infrastruktur yang berkualitas, sudah mulai dilakukan sejak tahun 2015. Dengan demikian ia berharap tahun 2019 pembangunan infrastruktur memiliki konteks yang kuat, tidak hanya membangun dan berorientasi pada output, tetapi berorientasi pada outcame.     Dalam mengembangkan infrastruktur menurut Dadang pada dasarnya Kementerian PUPR mendukung pembangunan berbagai sektor, seperti 14 kawasan industri prioritas yang kita dukung, 4 kawasan pedesaan prioritas nasional, 13 lumbung pangan, dan 12 kawasan metropolitan. Selain itu Kementerian PUPR mendukung 10 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN.  “Tahun ini kita prioritaskan tiga lokasi yaitu Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Dengan adanya tiga prioritas itu, maka kita memiliki destinasi wisata baru, sehingga diharapkan 2019, target 20 juta wisatawan mancanegara dapat tercapai,”tukas Dadang.  Ind/infobpiw

Hari Habitat Dunia (HHD) diperingati setiap Senin pertama Bulan Oktober. Pada tahun ini diperingati pada tanggal 3 Oktober. Peringatan HHD di Indonesia mengambil tema  “Perumahan, Penggerak Kota Berkelanjutan”.  Sementara tingkat dunia mengangkat tema “Housing at The Centre”. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan mengatakan  tema tersebut mengandung  pesan, bahwa pembangunan perumahan harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, yaitu sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. “Pembangunan perumahan tidak bisa dilakukan secara ekslusif, tapi harus terintegrasi dalam sistem pembangunan perumahan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,” ujar Rido saat menjadi narasumber dalam talkshow “Bincang Kita” di Kompas TV yang mengangkat tema “Peringatan Hari Habitat Dunia 2016”, Senin pagi (3/10). Pada acara tersebut hadir juga sebagai narasumber Wali Kota Makasar, Muhammad Ramdhan Pomanto.  Lebih lanjut Rido mengatakan, HHD perlu diperingati untuk bersama-sama memikirkan kondisi pemukiman serta mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni untuk semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. “Serta meningkatnya tanggung jawab bersama untuk masa depan habitat manusia yang lebih baik,” papar Rido.   Sejak 2014 menurut Rido Indonesia menjadi mitra terdepan PBB dalam proses menuju Konferensi Habitat III. “Indonesia menjadi Anggota Biro Prepcom 3  dan menjadi lead country (pimpinan negara,-red) untuk menjaring masukan dalam penyusunan Draft New Urban Agenda di Kawasan Asia Pasifik,” terang Rido. Selain itu, Indonesia pada Oktober 2015 menjadi tuan rumah tiga pertemuan penting dalam menuju Habitat 3, yakni Asia Pacific Urban, yakni forum multi stakeholder yang diselenggarakan Pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan United Nations Habitat (UN Habitat). “Kemudian, Asia Pasific Urban Forum for Youth, forum perkotaan untuk kelompok pemuda di Asia Pasifik. Ada juga High Level Asia Pasific Regional Meeting fot Habitat III, forum yang menjaring masukan dari negara-negara Asia Pasifik,” terang Rido. Selanjutnya, Indonesia aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional sejak Bulan April, Mei, Juni, Juli dan September, termasuk menggelar Preparatory Committee (Prepcom) 3 pada 25-27 Juli 2016 di Surabaya. “Acara di Surabaya yang dihadiri 193 negera, bertujuan untuk mempersiapkan isu perkotaan atau Zero Draft New Urban Agenda (ZD NUA) yang akan dibawa untuk dibahas dan diratifikasi dalam pembahasan Agenda Baru Perkotaan untuk dunia,” jelas Rido. Menurutnya, beberapa kontribusi Indonesia pada draf tersebut terkait penekanan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, peran komunitas lokal, peran pemangku kepentingan dan pembiayaan perumahan. “Dalam pembangunan perlu ada peran aktif masyarakat lokal dan bantuan pembiayaan dari dunia internasional untuk menciptakan permukiman layak huni bagi masyarakat segala lapisan,” paparnya. Dengan demikian menurut Rido,  Indonesia memiliki peran penting dalam Konferensi Habitat 3 yang akan digelar Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) di Quito, Ekuador pada 17-20 Oktober 2016 mendatang. Pasalnya, Draft New Urban Agenda (Draf Agenda Baru Perkotaan) yang akan dibahas dalam konferensi Habitat 3 digagas pada Preparatory Committee (Prepcom) 3 pada 25-27 Juli lalu di Surabaya. Sementara itu, Wali Kota Makasar, M. Ramdhan Pomanto menuturkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah berinovasi dalam hal pemukiman masyarakat, yakni dengan membuat apartemen lorong. "Bangunan itu tanpa pondasi dan bisa dibongkar pasang, jadi tidak terlalu menyulitkan. Inovasi tersebut merupakan solusi mengatasi persoalan pengadaan rumah miskin serta penataan pemukiman kumuh.  Pembangunan tersebut dilakukan bertahap sampai 2019,”ungkap Ramdhan.   Ia yakin, pembangunan apartemen lorong akan menjadi solusi untuk menangani masalah pemukiman kumuh di lorong-lorong dengan konsep dapat dibongkar pasang. Selain itu, bangunan tersebut akan menjadi rumah ramah lingkungan bagi warga kurang mampu. Ramdhan berharap, pemerintah pusat dapat mendukung sehingga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan apartemen lorong di seluruh Makasar.(ris/infoBPIW)